Reuters
Jakarta ●
Sen 19 Desember 2022
Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan pada hari Senin bahwa dia mendukung rencana untuk mengurangi kehadiran pasukan di wilayah timur Papua, di mana tentara telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam perang melawan gerakan kemerdekaan yang telah berlangsung lama.
Jokowi mengatakan “pengurangan pasukan militer di Papua bagus, tapi kita harus tetap tangguh”, usai melantik Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru.
Jika tidak, katanya, kelompok pemberontak bersenjata akan terus beroperasi di sana dan “masalahnya tidak akan pernah berakhir”.
Tidak jelas kapan dan sejauh mana kehadiran militer di Papua akan dikurangi.
Papua memiliki gerakan separatis yang sudah berlangsung lama, yang semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir. Tentara mempertahankan kehadiran yang kuat di wilayah miskin itu dan telah dituduh oleh kelompok aktivis pelanggaran hak asasi manusia, yang dibantahnya.
Mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah menganjurkan pada tahun 2021 untuk “pendekatan humanis” di Papua yang menekankan komunikasi dengan kelompok pemberontak, menurut kantor berita negara. Antara.
Ketika ditanya apakah pasukan di Papua akan dikurangi, Panglima TNI yang baru, Laksamana Yudo Margono, mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa dia akan mengunjungi Papua dan menilai situasi sebelum mengambil keputusan, tetapi tidak memberikan rincian.
Sebuah kelompok penelitian yang berbasis di Jakarta, Institut Analisis Kebijakan Konflik, mengatakan dalam a laporan tahun ini frekuensi kekerasan terkait pemberontakan di Papua meningkat dari rata-rata 11 insiden per tahun antara 2010 dan 2017 menjadi 52 insiden per tahun antara 2018 dan 2021.