KURISU NEWS – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengeluarkan peringatan keras. Organisasi ini menyebut bencana ekologis di Sumatra bukan kejadian tunggal. Pulau Jawa dan Kalimantan sangat berpotensi menjadi korban berikutnya.
Ancaman ini timbul jika pola pembangunan nasional tidak mengalami perubahan mendasar. Hal itu disampaikan Walhi dalam perilisan Tinjauan Lingkungan Hidup Walhi 2026.
Wahyu Eka Setyawan, Pengkampanye Urban Berkeadilan Eksekutif Nasional Walhi, menegaskan bahwa Sumatra adalah alarm. Bencana lingkungan kini menjadi bagian dari rutinitas. Ini bukan lagi peristiwa luar biasa.
Kondisi tersebut akibat tata kelola sumber daya alam yang bermasalah. Pernyataan tersebut disampaikan Wahyu di Jakarta, Rabu (28/1).
Wahyu mencontohkan berbagai daerah yang telah terdampak. Banjir rob terus menghantui pesisir utara Jawa. Ini terjadi dari Cilincing Jakarta hingga Pemalang dan Demak.
Perak Surabaya juga mengalami fenomena serupa. Bahkan, Pantai Muncar di Banyuwangi, Jawa Timur, turut terdampak. Kondisi serupa terjadi di Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Natuna.
Pulau-pulau kecil lain di Indonesia juga mengalami hal serupa. Akar persoalan bencana ekologis ini berasal dari kebijakan pembangunan. Kebijakan itu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tinggi.
Target pertumbuhan ekonomi delapan persen dinilai Walhi sangat ambisius. Hal ini mendorong eksploitasi ruang dan sumber daya alam secara masif. Dokumen perencanaan seperti RPJPN, RPJMN, dan RKP menjadi buktinya.
Rumus pembangunan besar-besaran diterapkan. Kebijakan pembukaan investasi seluas-luasnya juga digalakkan. Wahyu menyatakan kebijakan ini membuka persoalan tata ruang. Semua tempat dapat diberikan izin.
Undang-Undang Cipta Kerja mencerminkan kebijakan tersebut. Regulasi itu membuka ruang perizinan di hampir seluruh wilayah. Termasuk di kawasan hutan dan ekosistem penting.
Dampak buruknya adalah tumpang tindih izin. Masyarakat pun tersingkir dari ruang hidupnya. Pemerintah daerah juga kehilangan kewenangan substantif. Mereka tidak dapat mengatur tata ruang secara efektif.
Akibatnya, daerah tidak memiliki ruang untuk mengoreksi kebijakan. Kebijakan yang sudah terlanjur disahkan menjadi sulit diubah. Ancaman bencana ekologis tidak berhenti di Sumatra.
Walhi memproyeksikan Pulau Jawa sebagai pusat megapolitan. Jawa juga menjadi koridor ekonomi nasional. Ini berisiko memperparah tekanan terhadap lingkungan.
Kalimantan diposisikan sebagai jantung ekonomi baru. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pemicunya. Sementara itu, Sulawesi ditetapkan sebagai pusat energi hijau.
Wilayah tersebut juga menjadi rumah bagi industri nikel. Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali memiliki model ekstraksi baru. Pariwisata menjadi fokus utama di sana.
Bali juga sedang membuka ruang masif untuk wisata. Ini rencananya akan melakukan ekstraksi ekonomi. Tujuannya mengejar pertumbuhan melalui industri wisata.
Di ujung timur Indonesia, Papua disebut Walhi paling parah. Wilayah itu mengalami penindasan panjang. Isu HAM, ketidakadilan penguasaan hutan, dan ekonomi menjadi masalah.
Keberadaan situs Freeport juga menambah persoalan. Papua bakal dibuka dengan dalih Food Estate dan energi. Perkebunan kelapa sawit disebut Wahyu merajalela.
Sawit menyebar di sejumlah sudut pulau tersebut. Wahyu menyebut keseluruhan peristiwa terjadi sepanjang 2024-2025. Periode itu menjadi penentu hadirnya bencana ini.
Papua juga pernah dilanda banjir besar. Ini hanya tinggal menunggu waktu. Wahyu menegaskan ada harga mahal yang harus dibayar. Harga itu berasal dari pertumbuhan ekonomi.